MAPPI – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mappi, Senin 18 November 2019 menggelar kegiatan Pengukuhan dan Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mappi.
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jl. Irian Km. 4 Kepi dihadiri para Kepala SKPD di ruang lingkup Pemda, Kepala Distrik dan Lurah se-Kabupaten Mappi.
Ketua Panitia Kegiatan Juventius Satriyo S.U., S.Sos. saat membacakan laporannya mengatakan dasar dilaksanakan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Lebih lanjut dijelaskan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Mappi, juga untuk memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Sedangkan narasumber berasal dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua Joel Betuel Agaki, S.S., dan dari PPID Utama Provinsi Papua Nahesion Rumansara, SE. MM. dan Lisa Sagita, S.STP.
Dalam sambutannya Asisten II Setda Mappi Edi Supriadi, S.Sos. mengatakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah berkomitmen untuk mendukung terciptanya iklim keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 yang kemudian sudah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 yang merupakan pedoman bagi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Kementerian Dalam Negeri juga secara efektif juga mengawal pembentukan PPID pada tingkat Pemerintah Daerah. Berdasarkan data pada 30 september 2018 semua provinsi di Indonesia telah memiliki PPID dan 88 persen kabupaten dan kota juga telah membentuk PPID, tercatat masih ada 63 kabupaten dan 3 kota yang belum membentuk PPID. 66 Pemerintah Daerah inilah yang merupakan hutang dan pekerjaan rumah bagi Kementerian Dalam Negeri.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa membentuk PPID itu sangat penting karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebetulnya sudah disahkan 11 tahun yang lalu, tidak hanya untuk pemenuhan regulasi tetapi jauh dari itu, adalah karena rakyat saat ini membutuhkannya.
PPID merupakan ujung tombak keterbukaan informasi sebuah badan publik, karena PPID adalah gerbang utama tempat masyarakat bertanya dan mendapatkan pelayanan tentang informasi sebuah badan publik.
“Saya berharap pembentukan PPID ini tidaklah menjadi beban bagi Pemerintah Daerah, justru melalui PPID inilah, Pemerintah Daerah bisa berlomba-lomba memberikan informasi kepada masyarakat, menginformasikan target kinerja dan capaian dari Pemerintah Daerah”, ujar Asisten II mengakhiri sambutannya.