BHAKTI SOSIAL BRIMOB MAPPI DAN TNI/POLRI KAB MAPPI DALAM RANGKA PEDULI MASYARAKAT AKIBAT DAMPAK COVID-19

Mappi – Personil Brimob Kompi 2 Yon D Pelopor bersama Polres Mappi dan Koramil Mappi Melaksanakan Giat Bhakti Sosial Dalam Rangka Peduli Masyarakat Akibat Dampak Covid 19. (09/05/2020)

Apel Giat tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Mappi Bpk Jaya Ibnu Su’ud, S.T. dan Kapolres Mappi AKBP Cosmos Jejuana, turut hadir pula Ketua Fraksi PDI-P DPRD KABUPATEN MAPPI dan Asosiasi Sopir Pick-up Kabupaten Mappi.

Dalam arahannya Wakil Bupati Mappi mengatakan “Bhakti Sosial yang diadakan oleh Teman-Teman Brimob merupakan kemanunggalan dari Polri/TNI Kab Mappi khususnya.

“Brimob dan Kami dari Pihak Pemerintah Daerah mengapresiasi Giat Bhakti Sosial ini dalam rangka mendekatkan diri dengan masyarakat Kab. Mappi”, ucap Wakil Bupati Mappi saat memimpin Apel tersebut.

Dalam acara tersebut, turut hadir Kapolres Mappi dan beliau menyampaikan dalam arahan singkatnya “Bahwa Kegiatan Bhakti sosial ini merupakan Perintah Langsung dari Kapolri dan Panglima TNI. Anggota TNI POLRI berkewajiban memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat pada masa Covid-19 ini, juga dalam Bhakti Sosial yang diberikan jangan dilihat dari besar sedikitnya makanan siap saji dan pemberian bantuan sembako yang diberikan, tapi makna bahwa TNI POLRI hadir dan ada untuk masyarakat di tengah Pandemi Covid-19”, ujar Kapolres Mappi mengakhiri sambutannya.

Rombongan Giat bersama tersebut yang dipimpin oleh Komandan Kompi 2 Batalyon D Pelopor Mappi IPTU AFRAH, S.I.Kom dan turut serta dalam rombongan Kapolres Mappi, Danramil Mappi, Asosiasi Sopir Pick Up dengan sasaran Kampung Agham, Kampung Ima, dan Lokasi Puskesmas Titik yang juga daerah Perbatasan.

Giat berlangsung dari siang hingga sore saat berbuka puasa dengan perjalanan PP sekitar 5 jam. Masyarakat sangat antusias dan menyambut baik pembagian makanan siap saji sebanyak 500 bungkus yang disiapkan oleh Bhayangkari Brimob Mappi beserta sembako sehingga masyarakat menikmati dan sangat terbantu.

GUNA MENCEGAH PENYEBARAN VIRUS COVID 19 PEMDA MAPPI GELAR PENYEMPROTAN DISINFEKTAN

Penyemprotan Disinfektan Dampak dari Penyebaran Wabah Virus (Covid 19)

Mappi – (26/03/2020) Dampak dari penyebaran wabah Virus  (COVID-19) dalam status siaga, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melakukan penyemprotan Disinfektan secara rutin di sejumlah titik yang berpotensi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat.

Dalam penanganan wabah virus Corona Pemerintah Daerah bersinergi dengan TNI,POLRI,SATPOL PP, dan BPBD. Penyemprotan disinfektan secara rutin ini dilakukan di sejumlah tempat seperti Pelabuhan, Bandara, Kantor, Dinas, Tempat Ibadah, Pasar dan Sekolah.

dr. Ronny Heri Tombokkan selaku kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mappi mengatakan kami akan melakukan penyemprotan, sebelumnya sudah kami lakukan tetapi kami terbatas dan kekurangan alat-alat, syukur hari ini peralatan sudah tiba dan bantuan tenaga yang cukup dari TNI , POLRI , SATPOLPP  dan BPBD.

Kita akan melakukan kegiatan disinfeksi dan penyemprotan dengan bahan disinfektan. penyemprotan ini akan terus dilakukan secara rutin mengingat banyaknya aktivitas masyarakat dan ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan seperti menyediakan media alat cuci tangan di beberapa tempat yang bisa mengundang keramaian seperti Toko, Tempat Ibadah dan kantor-kantor.

KEINDAHAN LAHAN GAMBUT KABUPATEN MAPPI MENARIK PERHATIAN KEDUBES NORWEGIA

Staf Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia Susilo Adi Kuncoro Beserta Rombongan Tiba di Kabupaten Mappi

MAPPI – (10/03/2020) Kepala Badan Restorasi Gambut RI Nazir Foead dan staf Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia Susilo Adi Kuncoro beserta rombongan tiba di Kabupaten Mappi untuk melakukan kunjungan kerja dan melakukan eksplorasi lahan gambut yang ada di Kabupaten Mappi. Kedatangan tersebut disambut dengan tari-tarian dan pengalungan atribut.

Tampak hadir Bupati Mappi, Wakil Bupati Mappi, Sekda Mappi, Kapolres Mappi, Perwira Penghubung, Danki Brimob, Danramil, para pejabat daerah, Forkopinda, serta masyarakat Kabupaten Mappi.

Kunjungan kerja Kepala Badan Restorasi Gambut dan Kedubes Norwegia meliputi beberapa agenda yaitu penanaman bibit sagu yang berada di Kampung Agham, acara tatap muka dengan masyarakat di Kampung  Enem, ramah tamah dengan pejabat pemerintah daerah dan melakukan eksplorasi di Sungai Obaa.

“Saya berharap dengan pertemuan ini bisa memberikan semangat kerja kepada kita untuk segera mengambil  bagian dalam gerakan penanaman sagu dalam skala besar, karena sagu merupakan makanan pokok yang paling sehat. Harapan kami sagu ke depannya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita dan juga bisa menjadi makanan dunia. Saya selaku kepala daerah mengajak seluruh masyarakat kampung untuk mengambil bagian dalam melakukan penanaman sagu”, kata Bupati Mappi.

Dalam sambutannya, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead mengatakan Mappi merupakan kabupaten yang paling kaya jika dihitung dari luasan ekosistem gambut. Gambut ini adalah ekosistem yang sangat unik dan berharga. Bapak Presiden membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) empat tahun lalu dan kami ditugaskan untuk membantu masyarakat menjaga dan memperbaiki ekosistem gambut. Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Bupati bahwa sagu adalah tanaman unik dan endemik yang memang secara alami tumbuh di lahan gambut dan tentu saja memiliki banyak manfaat. Saya juga berharap suatu saat nanti Kabupaten Mappi bisa menjadi produsen utama sagu, bukan hanya untuk Indonesia tapi untuk kawasan Asia Tenggara. Kita semakin yakin dengan kemampuan kabupaten di bawah pimpinan Bupati untuk mengerjakan program ekosistem gambut dengan baik.

Senada dengan Nazir Foead, Kedutaan Norwegia yang diwakili oleh staf Kerajaan Norwegia Susilo Adi Kuncoro selaku penasehat perubahan iklim dan kehutanan, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia dan Norwegia memiliki visi yang sama mengenai pengelolaan berkelanjutan mengenai ekosistem yang penting untuk masyarakat, untuk anak cucu kita, untuk Papua, untuk Indonesia dan untuk dunia. Oleh karena itu, sejak sepuluh tahun lalu kami berkomitmen untuk bermitra dengan Indonesia untuk bagaimana menjamin kelanjutan fungsi dan keberadaan ekosistem penting ini.

“Kami sangat mengapresiasi Bupati Mappi yang telah memiliki komitmen sangat kuat dalam rangka perlindungan kawasan gambut untuk mencegah kebakaran, mengatur tata air  dan mencegah terjadinya bencana perubahan iklim di tingkat global. Saya sangat ingin menggali lebih dalam dan memahami mengenai pentingnya lahan rawa gambut untuk masyarakat dan apa saja kesempatan yang dapat dikembangkan untuk mencari solusi mengenai pengelolaan ekosistem berkelanjutan”, demikian harapan Susilo Adi Kuncoro mengakhiri sambutannya.

BUPATI MAPPI MENDAPATKAN PENGHARGAAN DWIJA PRAJA NUGRAHA

Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu Bersama Menteri Pendidikan Nadiem Makarim di Stadion Wibawa Mukti, Cakarang Timur.

MAPPI – Dikutip dari tabloidjubi.com puncak Peringatan Hari Guru Republik Indonesia yang dilaksanakan di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur Sabtu 11 November 2019 menjadi pengalaman tak terlupakan bagi Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu.

Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu Mengatakan penghargaan ini milik masyarakat dan para guru, karena kesulitannya adalah bagaimana seorang guru berada di tempat tugas, tetapi anak didik juga menjadi anak bangsa untuk perlu mendapatkan kecerdasan seperti saudara-saudara lainnya di Indonesia.

Penghargaan ini memberikan semangat baru sekaligus memberikan Inspirasi bagi sesama teman Kepala Daerah di Papua agar kita membangun bangsa diawali dari pendidikan dasar lalu ke jenjang SMP kemudian ke SMA.

“Kita harapkan ada kegiatan konkret untuk membangun sumber daya manusia tetapi juga menyelesaikan persoalan bangsa” ujarnya.

Bupati mengaku dirinya hanya sebagai sarana bekerja, karena menjadi kebutuhan masyarakat.

“Saya merasa belum maksimal dalam bekerja, tapi paling tidak ada gerakan baru dilakukan untuk mencapai suatu perubahan”, akunya.

Bupati juga berkomitmen dalam tahun 2020, akan kirim 100 guru ke daerah pedalaman sehingga targetnya sebelum jabatan mereka berakhir di tahun 2022, kurang lebih 500 tenaga guru disebar.

Kami juga bekerja sama dengan Universitas Sanata Dharma serta Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada terhadap rekrutmen guru untuk kontrak. Selain itu kita mendidik anak-anak menjadi guru,” ujarnya.

Disamping merekrut tenaga Guru, Pemerintah daerah Kabupaten Mappi mem-back up pembangunan insfrastruktur pembangunan sekolah serta rumah guru dari mata anggaran otonomi khusus serta DAU dan DAK, sehingga tahun 2021 semua bangunan dinyatakan 100 persen.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAPPI MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERKAIT PERLENGKAPAN PERIZINAN USAHA SELAMA 4 BULAN BERTURUT TURUT

Plt.Kepala Satpol PP Drs.Roy R.Hindom

MAPPI – Pelaksana Tugas Kepala Satpol PP Kabupaten Mappi, Drs. Roy R. Hindom, menegaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan sebagian kewenangan Bupati di bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa di Tahun Anggaran 2019, Satpol PP Kabupaten Mappi lebih berkonsentrasi pada upaya-upaya Penegakan Regulasi Daerah, disamping tugas-tugas lain yang juga bersifat wajib dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dalam  4 bulan terakhir, Satpol PP lebih berkonsentrasi pada Pengawasan, Pembinaan, serta Penertiban Pengusaha, terutama Pedagang dalam hal Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perizinan usaha. Hal ini disampaikan disela-sela Apel Pagi di Kesatrian Satpol PP Kabupaten Mappi, Rabu 27 November 2019.

Ditegaskan kembali oleh Plt. Kasatpol PP Kabupaten Mappi, bahwa kepatuhan terhadap ketentuan perizinan usaha, ikut mendongkrak penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah, oleh sebab itu Satpol PP Kabupaten Mappi, terus berusaha dengan kemampuan yang ada untuk menekan pelanggaran ketentuan perizinan usaha serendah mungkin.

Berdasarkan hasil operasi lapangan, dari  371  pelaku usaha yang menjadi target operasi pada bulan Oktober 2019, ternyata masih terdapat 189  pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ataupun izin usahanya telah mati dan tidak diperpanjang. Jumlah ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perizinan usaha masih di atas 50% , belum lagi jika operasi dikembangkan sampai dengan para pengusaha lain yang masih belum tersentuh di Kota Kepi,  serta 14 wilayah distrik yang ada di Kabupaten Mappi. Hal ini jelas menimbulkan kerugian daerah yang tidak sedikit .

Lebih lanjut Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan pada Satpol PP Kabupaten Mappi  Septianus  Woniana, S.STP. bahwa dari 189 pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha ataupun izin usahanya telah mati, terus dilakukan penekanan lewat teguran-teguran, dan pada operasi penertiban Bulan November 2019, ternyata jumlah tersebut berkurang menjadi 105 pelaku usaha yang masih belum melengkapi perizinannya, yang artinya telah berkurang menjadi 32%. “Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya penekanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Mappi, dan juga OPD terkait seperti DPM-PTSP, BP2RD, dan Perdagkop, sehingga diharapkan, ke depan jumlah pelanggaran yang terjadi tidak sebesar saat ini, kami akan berusaha tekan sampai di bawah 20%, tegas Kabid penegakan perundang-undangan.

Kabid Penegakan Perundang-undangan juga mengakui bahwa dalam pelaksanaan tugas di lapangan,, Satpol PP banyak mengalami kendala-kendala yang berat, selain kendala internal Satpol PP sendiri, juga kendala dari pihak para pelaku usaha itu sendiri, diantaranya, masih banyak pelaku usaha yang belum secara sadar mengurus kelengkapan perizinan usahanya dengan berbagai alasan, ada yang beralasan pemilik “pulang kampung”, pemasukan minim, sedang diurus oleh calo, dan tidak tahu tempat kepengurusan izin, bahkan ada juga pelaku usaha yang sengaja menutup usahanya pada saat operasi digelar, untuk menghindari pemeriksaan. sehingga harus ditegur berulang kali. Untuk itu di tahun 2019 ini, kami memberi kesempatan sampai dengan Bulan Desember 2019 atau sampai akhir tahundan apabila di tahun 2020 pengusaha yang sama, masih melakukan pelanggaran yang sama, maka akan kami tindak tegas, bila perlu izin usahanya dicabut.

DHARMA WANITA PERSATUAN KABUPATEN MAPPI PERINGATI HUT YANG KE – 20

Pemotongan tumpeng oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mappi Ny. Elys Sukensi Tuantana.

MAPPI – Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mappi ke-20 dilaksanakan di Pendopo Jl. Okomkau Kepi. Peringatan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mappi Ny. Elys Sukensi Tuantana.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mappi, Perwira Penghubung Kodim 1707 Merauke di Kepi, para Kepala SKPD di lingkup Pemda Mappi dan perwakilan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Mappi.

Ny. Biba S. Ashari saat membacakan laporan ketua panitia mengatakan Tema HUT DWP tahun ini adalah Optimalisasi Kinerja Dharma Wanita Persatuan Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Untuk Suksesnya Pembangunan Nasional.

Adapun kegiatan yang sudah kami laksanakan dalam rangka HUT ini antara lain Kunjungan Kasih ke Asrama Putera Kizito dan Pondok Pesantren Nurul Huda  serta jalan santai dan senam bersama yang berkolaborasi dengan Komisi Penanggulangan AIDS  (KPA) Kabupaten Mappi.

Kegiatan ini kami laksanakan dengan kesederhanaan dan hemat biaya dengan harapan agar lebih memperkuat rasa kebersamaan dan bangga terhadap organisasi serta bentuk partisipasi dan kontribusi terhadap program pemerintah sesuai dengan keputusan Ketua Umum DPW No. 406 tahun 2019 tentang Pelaksanaan HUT DWP ke-20 tahun 2019.

Sementara itu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mappi Ny. Elys Sukensi Tuantana saat memberikan sambutan mengatakan Dharma Wanita sebagai Mitra Pemerintah dalam pelayanannya diharapkan agar bisa bekerja sama sehingga program Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi betul-betul dapat dirasakan oleh semua pihak khususnya untuk masyarakat di Kabupaten Mappi lewat bidang dan tugas masing-masing.

Sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mappi kami berterima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi atas kepercayaan yang diberikan kepada kami lewat bantuan dana hibah sehingga membantu kami dalam melaksanakan kegiatan kami di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya. “Pada kesempatan ini kami sampaikan kepada Bapak-Bapak OPD bahwa kami Dharma Wanita Kabupaten Mappi siap dilibatkan dalam pelayanan di OPD masing-masing,” ujar Ny. Elys mengakhiri sambutannya.

DISKOMINFO MAPPI GELAR PENGUKUHAN DAN KEGIATAN SOSIALISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

MAPPI – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mappi, Senin 18 November 2019 menggelar kegiatan Pengukuhan dan Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mappi.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pendidikan dan Pengajaran Jl. Irian Km. 4 Kepi dihadiri para Kepala SKPD di ruang lingkup Pemda, Kepala Distrik dan Lurah se-Kabupaten Mappi. 

Ketua Panitia Kegiatan Juventius Satriyo S.U., S.Sos. saat membacakan laporannya mengatakan dasar dilaksanakan kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Lebih lanjut dijelaskan tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Mappi, juga untuk memberikan sosialisasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sedangkan narasumber berasal dari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua Joel Betuel Agaki, S.S., dan dari PPID Utama Provinsi Papua Nahesion Rumansara, SE. MM. dan Lisa Sagita, S.STP.

Dalam sambutannya Asisten II Setda Mappi Edi Supriadi, S.Sos. mengatakan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Dalam Negeri telah berkomitmen untuk mendukung terciptanya iklim keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 yang kemudian sudah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 yang merupakan pedoman bagi pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pengukuhan dan Kegiatan Sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Mappi

Kementerian Dalam Negeri juga secara efektif juga mengawal pembentukan PPID pada tingkat Pemerintah Daerah. Berdasarkan data pada 30 september 2018 semua provinsi di Indonesia telah memiliki PPID dan 88 persen kabupaten dan kota juga telah membentuk PPID, tercatat masih ada 63 kabupaten dan 3 kota yang belum membentuk PPID. 66 Pemerintah Daerah inilah yang merupakan hutang dan pekerjaan rumah bagi Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa membentuk PPID itu sangat penting karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sebetulnya sudah disahkan 11 tahun yang lalu, tidak hanya untuk pemenuhan regulasi tetapi jauh dari itu, adalah karena rakyat saat ini membutuhkannya.

PPID merupakan ujung tombak keterbukaan informasi sebuah badan publik, karena PPID adalah gerbang utama tempat masyarakat bertanya dan mendapatkan pelayanan tentang informasi sebuah badan publik.

“Saya berharap pembentukan PPID ini tidaklah menjadi beban bagi Pemerintah Daerah, justru melalui PPID inilah, Pemerintah Daerah bisa berlomba-lomba memberikan informasi kepada masyarakat, menginformasikan target kinerja dan capaian dari Pemerintah Daerah”, ujar Asisten II mengakhiri sambutannya.